· Namun, setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 37 yang mengatur terkait pembagian kewenangan perizinan tersebut telah dihapuskan.
Consulta
· Lebih lanjut, Industri Pertambangan Batubara yang diharuskan memenuhi ketentuan PP Nomor 15 Tahun 2022 adalah setiap industri pemegang izin di bidang Usaha Pertambangan berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, PKP2B
Consulta
Pertambangan Mineral dan Batubara 1.Pengelompokkan golongan Mineral dan Batubara 2.Rencana Pengelolaan Minerba Nasional 3. Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 4. NSPK Penerbitan Izin di bidang Pertambangan 5. Dana
Consulta
Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. Pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya
Consulta
Payung hukum reformasi perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. Selain itu, presiden Joko Widodo juga mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di awal
Consulta
Payung hukum reformasi perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dari penerbitan
Consulta
22. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan
Consulta
PKP2B dan IUP merupakan perizinan yang penting dalam industri pertambangan di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam jenis komoditas yang dapat ditambang, keduanya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh izin tersebut.
Consulta
Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW 99 STP057.A/Sultra) 2. Keputusan PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA No. 05/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe3.
Consulta
· IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“ PP 23/2010 ”), IUP eksplorasi diberikan
Consulta
F. Kuasa Pertambangan (KP) Istilah Kuasa Pertambangan atau KP tidak diatur lagi di dalam UU 4/2009. Istilah KP ini tertuang di dalam Pasal 2 huruf I UU 11/1967 yang menyebutkan bahwa kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Di dalam Ketentuan
Consulta
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; b. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Consulta
egara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan
Consulta
:Izin Usaha PertambanganPersyaratan PerizinanPertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. d. Batubara adalah endapan senyawa organik
Consulta
· ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy) February 2017
Consulta
· Ada beberapa persyaratan IUP, baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, yaitu: Persyaratan administratif. Persyaratan teknis. Persyaratan lingkungan. Persyaratan finansial. Persyaratan Administratif. Persyaratan administratif berbeda-beda tiap bidang usaha dan bentuk usaha.
Consulta
METADATA PERATURAN. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Permen ESDM. Jakarta. 06 Maret 2020. BN 2020/ NO 220; PERATURAN.GO.ID : 87 HLM. Berlaku.
Consulta
Pertambangan dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara di Provinsi Kalimantan Timur Tabel 1. Luas Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Kabupaten/Kota Luas (Ha) Balikpapan 1,661.21 Berau 368,835.93 Kutai Barat 999,275.23
Consulta
2015· Presentation washing plant kel. 5 Pencucian batubara dengan jigF. Kuasa Pertambangan (KP) Istilah Kuasa Pertambangan atau KP tidak diatur lagi di dalam UU 4/2009. Istilah KP ini tertuang di dalam Pasal 2 huruf I
Consulta
· Alur Proses Permohonan IPP. Mulai per-tanggal 1 Januari 2022 Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) serta, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) merupakan dua (2) dari delapan (8) izin Mineral dan Batubara yang dilimpahkan ke BKPM sudah terintegrasi dengan OSS PBBR. Gambar berikut adalah proses dalam tahapan
Consulta
· DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZIN PADA PERTAMBANGAN SKALA KECIL (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining) November 2021 DOI: 10.33331
Consulta
Penelitian ini mengurai pertambangan dan deforestasi dengan mengangkat studi perizinan tambang batubara khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
Consulta
Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pertambangan dan Energi No. 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Consulta
:Izin Usaha PertambanganKegiatan Usaha Pertambangan MineralPersyaratan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan. 27 Desember 2021. 3. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam
Consulta
PERGESERAN KUASA PERTAMBANGAN KE PERIZINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
Consulta
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15.K/HK.02/MEM.B/2022. TANGGAL : 21 Januari 2022 TENTANG TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN. PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN
Consulta
Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05101, 07xxx, 08xxx 2. Perdagangan mineral/batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641 3. pengolahan dan pemurnian mineral/batubara 4 NPWP Badan Usaha 5 Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode
Consulta
· Terbitnya Kepmen ESDM 258/2023 ini akan memiliki dampak terhadap pelaku usaha yang bergerak di sektor pertambangan mineral logam dan batubara, terutama yang ingin memiliki WIUP maupun WIUPK. Selain itu, Kepmen ESDM 258/2023 juga menetapkan tata cara pembentukan Panitia Lelang untuk memperoleh WIUP
Consulta
PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha
Consulta
Perizinan pertambangan minerba tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba). Dalam ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan
Consulta
Trituradora de piedra vendida por proveedores certificados, como trituradoras de mandíbula/cono/impacto/móvil, etc.
OBTENER COTIZACIÓN